Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez menyoroti peristiwa bentrokan aparat kepolisian antara personel Brimob dan Polantas yang terjadi di Kota Tual, Maluku, beberapa hari lalu. Ia menilai kejadian tersebut mencederai tugas dan wewenang kepolisan yang seharusnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Itu kan tindakan yang memalukan dan tidak patut dilakukan. Kepolisian yang memiliki tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat malah justru membuat kegaduhan. Apalagi ini sesama internal anggota kepolisian,” ujar Anggota Komisi III Gilang Dhielafararez dalam keterangan tertulis di Parlementaria, di Jakarta, Selasa (30/7/2024).
Seperti diketahui, anggota Polres Kota Tual dan Brimob BKO Resimen Pas 4 Pelopor Polda Maluku terlibat bentrokan di Jalan Raya Kota Tual pada Minggu (28/7) malam tidak jauh dari Mapolres Tual. Bentrokan tersebut diwarnai letusan senjata api secara bertubi-tubi.
Video bentrokan tersebut viral di media sosial. Dalam video berdurasi sekitar dua menit itu terlihat kedua kelompok bentrok hingga terdengar suara tembakan. Adapun yang menjadi sorotan penting ialah bentrokan terjadi di depan Gereja Maranatha.
Saat itu bertepatan dengan Umat Kristiani tengah mengadakan ibadah malam, di mana tampak dalam video warga merasa ketakutan dan khawatir karena suasana mencekam akibat bentrokan aparat kepolisian. Gilang menilai, perbuatan para anggota korps kepolisian tersebut tidak pantas dicontoh.
“Itu fatal, mengingat bentrokan dilakukan di depan rumah ibadah. Jelas itu mengganggu kenyamanan dan keamanan umat untuk beribadah. Kami mendorong kepolisian untuk segera menuntaskan permasalahan tersebut. Arogansi aparat seperti ini meresahkan masyarakat,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
“Itu fatal, mengingat bentrokan dilakukan di depan rumah ibadah. Jelas itu mengganggu kenyamanan dan keamanan umat untuk beribadah”
Gilang menambahkan, apa yang terjadi di Kota Tual itu bukanlah cerminan dari anggota kepolisian yang sesungguhnya. Ia mendorong agar semua personel polisi yang terlibat dalam bentrokan diberikan sanksi.
“Wajah baik Polri dipertaruhkan dalam hal ini. Harus ada sanksi tegas bagi yang terlibat sesuai dengan peraturan di Kepolisian,” ucap Gilang.
Bentrokan sendiri diduga terjadi dipicu dari kesalahpahaman antara anggota Polantas Polres Tual dengan oknum Brimob saat gelaran razia kendaran. Sejumlah pemotor yang melanggar aturan ditilang oleh Polantas, namun ada seorang pemotor yang kena tilang kabur karena tidak terima.
Setelah itu, tiba-tiba ada serangan dari beberapa anggota Brimob kepada Polantas Polres Tual. Gilang menganggap harusnya peristiwa ini tidak terjadi, dan meminta Polri untuk semakin mengedepankan soliditas internal.
“Kalau antar-sesama satuan solid, harusnya hal semacam ini tidak perlu terjadi apalagi sampai baku tembak dan mengganggu masyarakat,” ungkap Legislator dari dapil Jawa Tengah II itu.
Gilang pun meminta agar pimpinan Polri menindaklanjuti kasus tersebut demi menjaga integritas institusi dan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Komisi III DPR sebagai mitra Polri juga mendorong agar ada evaluasi internal guna mengantisipasi agar kejadian seperti di Tual tidak terjadi lagi di kemudian hari.
“Kalau tidak ada tindakan tegas dan perbaikan dari jajaran Polri, bisa-bisa masyarakat semakin ragu dengan kredibilitas kepolisian. Kami DPR mendorong keutuhan Polri,” sebut Gilang.
“Ingat, tugas polisi adalah mengayomi dan memberi keamanan bagi masyarakat. Berikan contoh yang baik, jangan sampai Polri merugikan masyarakat karena arogansi aparatnya,” pungkas Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI tersebut. (red)
